12 mins read

Solusi CRM untuk Instansi Pemerintahan: Manfaat, Fitur Hingga Contohnya

Tayang
Ditulis oleh:
Direview oleh:
Dea Karina, S.E MA Mekari Qontak Dea Karina, S.E MA Reviewer
Solusi CRM untuk Instansi Pemerintahan: Manfaat, Fitur Hingga Contohnya
Mekari Qontak Highlights
  • CRM (Customer Relationship Management) membantu instansi pemerintah mengelola interaksi dengan masyarakat secara terpusat, efisien, dan transparan untuk menggantikan proses manual.
  • Dengan CRM, setiap aduan, perizinan, dan aktivitas pelayanan publik dapat tercatat otomatis, dipantau real-time, dan dianalisis untuk menghasilkan kebijakan publik yang tepat sasaran.
  • Fitur CRM, seperti manajemen tiket, proyek, dan kesepakatan, integrasi omnichannel, serta laporan analitik memastikan koordinasi antarunit berjalan lancar.

Pernahkah Anda membayangkan jika setiap keluhan masyarakat bisa langsung ditangani dengan cepat, transparan, dan terukur dalam satu sistem terpadu?

Itulah potensi yang ditawarkan oleh transformasi digital CRM (Customer Relationship Management) di sektor pemerintahan. Dengan sistem ini, instansi pemerintah bisa mengelola interaksi dan pengaduan masyarakat secara efisien, dan memberikan solusi yang lebih tepat dan responsif.

Dalam artikel ini, Mekari Qontak Blog akan membahas secara mendalam cara CRM untuk pemerintahan dapat menjadi katalis utama dalam meningkatkan kinerja dan kualitas layanan publik. Simak penjelasan lengkapnya di bawah ini.

Ilustrasi Solusi CRM Mekari Qontak untuk Bisnis

Apa itu CRM untuk Instansi Pemerintahan?

CRM untuk instansi pemerintah atau yang disebut juga government CRM merupakan sistem yang mengelola hubungan masyarakat dengan instansi pemerintah. 

Aplikasi CRM ini menyederhanakan tugas admin atau pegawai pemerintah dengan sistem otomatisasi. Teknologi CRM ini tentunya mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

Pemerintah juga bisa menggunakan software CRM untuk mengelola dan mengintegrasikan data dari berbagai departemen. Hal ini akan mempermudah akses dan analisis data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

Kemampuan tersebut juga memungkinkan instansi pemerintah untuk mengelola segala jenis pengaduan, pelayanan publik, serta saran dan pertanyaan masyarakat lebih baik. Masyarakat juga puas karena bisa dilayani dengan cepat dan efisien.

Baca juga: Mengenal CRM: Pengertian, Tujuan, Manfaat, Kelebihan dan Fungsinya

Tantangan Pemerintah dalam Mengelola Data Publik Tanpa CRM

Di era digital, data menjadi aset strategis bagi instansi pemerintah dalam merancang kebijakan dan meningkatkan pelayanan publik. 

Namun, tanpa sistem terintegrasi seperti CRM (Customer Relationship Management), pengelolaan data publik berpotensi berjalan tidak efisien.

1. Data Publik yang Terfragmentasi dan Tidak Terintegrasi

Salah satu tantangan terbesar adalah terpisahnya data antarinstansi atau bahkan antarunit dalam satu lembaga. 

Setiap departemen biasanya memiliki sistem, format, dan mekanisme penyimpanan data sendiri, sehingga informasi sulit untuk diakses secara menyeluruh.

Tanpa CRM, pemerintah tidak memiliki satu basis data terpadu yang dapat digunakan bersama. Akibatnya, koordinasi menjadi lambat dan proses pelayanan publik sering tumpang tindih.

2. Sulit Melacak dan Menindaklanjuti Permintaan Masyarakat

Tanpa sistem CRM, pengelolaan laporan atau pengaduan masyarakat masih dilakukan secara manual melalui surat, telepon, atau formulir online terpisah. 

Akibatnya, banyak laporan yang hilang, terlewat, atau ditangani dengan lambat karena tidak ada sistem yang mencatat status dan riwayat tindak lanjut secara otomatis.

Baca juga: Strategi Customer Service untuk Tingkatkan Kepuasan Pelanggan

3. Kurangnya Akuntabilitas dan Transparansi Pelayanan

Tanpa sistem yang mampu mencatat setiap interaksi dengan masyarakat, instansi pemerintah sulit menunjukkan transparansi dalam proses pelayanan. 

Tidak ada catatan digital yang jelas tentang siapa yang menangani keluhan, kapan tindak lanjut dilakukan, dan hasil akhirnya. Kondisi ini berpotensi menghambat pengawasan internal dan menurunkan tingkat kepercayaan publik.

Baca juga: Cara Meningkatkan Kualitas Pelayanan Customer Service

Pentingnya CRM untuk Sektor Pemerintah

Di sektor publik, CRM (Customer Relationship Management) berkembang menjadi Citizen Relationship Management, yaitu pendekatan strategis untuk mengelola hubungan antara pemerintah dan masyarakat secara lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan warga.

Dengan CRM, setiap interaksi antara warga dan instansi dapat terdokumentasi dan ditindaklanjuti dalam satu sistem terpusat. Hal ini memungkinkan:

  • Pemetaan kebutuhan masyarakat secara lebih akurat sehingga kebijakan publik bisa dirancang berbasis data.
  • Peningkatan efisiensi pelayanan karena proses administrasi dan tindak lanjut aduan dapat diotomatisasi.
  • Peningkatan transparansi dan akuntabilitas karena setiap langkah pelayanan terekam dan dapat diaudit.


Manfaat Menggunakan CRM pada Instansi Pemerintah

Setelah memahami penjelasan sebelumnya, apakah masih ragu menggunakan government CRM pada instansi Anda?

Jika iya, coba simak keuntungan penggunaan government CRM software pada instansi Pemerintah berikut:

1. Memahami Kebutuhan Masyarakat

Pertama, implementasi CRM pada instansi pemerintah bertujuan untuk membantu instansi Pemerintah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang mereka sediakan.

Dalam hal ini, CRM software berperan untuk mengumpulkan semua pengaduan atau keluhan dari masyarakat. Selanjutnya dari pengaduan tersebut, instansi pemerintah dapat mengetahui permasalahan apa yang banyak masyarakat hadapi.

Dengan begitu, tim pemerintahan bisa menemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai harapan masyarakat.

2. Efisiensikan Kinerja Instansi Pemerintah

Setelah berhasil memahami kebutuhan masyarakat, akan lebih mudah dalam menyelesaikan pengaduan publik. Pegawai yang bertugas tidak perlu repot lagi mengumpulkan atau membuka berkas-berkas untuk mendapatkan informasi masyarakat saat memberikan pelayanan.

Selain itu, sistem CRM juga membantu menyelesaikan sejumlah tugas administrasi secara otomatis. Hal tersebut meringankan beban kerja pegawai, sehingga bisa lebih fokus menyelesaikan pengaduan masyarakat yang lebih kompleks.

Menurut studi McKinsey Global Institute, dari 60% dari semua jenis pekerjaan yang ada saat ini, setidaknya 30% tugas atau aktivitas dari pekerjaan tersebut dapat diotomatisasi, tak terkecuali aktivitas yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Dengan demikian, penerapan sistem dan tools CRM dapat dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik secara keseluruhan. Proses penanganan pengaduan menjadi lebih cepat, terstruktur, dan terdokumentasi dengan rapi.

3. Hemat Biaya Operasional

Selain efisiensi kinerja pegawai, penggunaan government CRM juga dapat menghemat biaya operasional instansi Pemerintah. Sebab pekerjaan yang biasanya membutuhkan tenaga kerja bisa dilakukan secara otomatis. 

Selain itu, software CRM juga tidak membutuhkan biaya perawatan atau pengadaan barang yang besar. Untuk itu, Anda bisa menggunakan aplikasi CRM berbasis cloud sehingga tidak membutuhkan tempat penyimpanan atau biaya instalasi.

4. Permudah Pengambilan Keputusan

Kelebihan lain dari penggunaan government CRM adalah memudahkan pengambilan keputusan oleh pihak berwenang. Mereka cukup melihat fitur laporan CRM software untuk mengetahui kondisi pelayanan masyarakat secara real time.

Berdasarkan laporan tersebut, pemangku kepentingan bisa memanfaatkannya untuk melakukan perubahan atau inovasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

Sebagai contoh saat masyarakat banyak mengeluh terkait respon lambat, maka pemangku kepentingan bisa memutuskan untuk meningkatkan kecepatan pelanggan dengan bantuan chatbot.

5. Melindungi Data Masyarakat

Keuntungan terakhir dari penggunaan government CRM adalah melindungi data masyarakat. Sebagian aplikasi CRM memiliki sistem keamanan data ketat untuk memastikan informasi masyarakat tidak bocor atau disalahgunakan.

Baca juga: Cara Mengelola Database Pelanggan dengan Tepat

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Melalui sistem CRM, setiap interaksi antara masyarakat dan lembaga pemerintah dapat terdokumentasi dengan baik, dari pengaduan, permintaan informasi, hingga tindak lanjut penyelesaian.

Dengan adanya alur kerja otomatis (workflow automation), proses layanan menjadi lebih efisien karena petugas dapat menindaklanjuti setiap permintaan tanpa perlu berpindah antar platform atau menelusuri data secara manual.

Selain itu, CRM memungkinkan lembaga pemerintah untuk menganalisis pola kebutuhan masyarakat, sehingga kebijakan maupun pelayanan berikutnya bisa dirancang secara lebih proaktif dan berbasis data.

7. Peningkatan Kepercayaan Publik

Melalui sistem CRM, pemerintah dapat menghadirkan transparansi dalam setiap interaksi, karena seluruh riwayat komunikasi, keluhan, dan tindak lanjut tersimpan secara real-time dan dapat dilacak kembali kapan pun dibutuhkan.

Masyarakat pun merasa lebih dihargai, karena setiap masukan atau aduan mereka mendapatkan respon yang jelas dan terukur.

Selain itu, data analitik dalam CRM membantu instansi pemerintah mengidentifikasi area pelayanan yang masih perlu ditingkatkan, sehingga perbaikan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

Baca juga: Service Quality: Pengertian, Elemen, dan Strategi untuk Meningkatkan Kepercayaan Pelanggan

Fitur-Fitur yang Harus pada CRM untuk Instansi Pemerintah

Fitur-Fitur yang Harus pada CRM untuk Instansi Pemerintah
Sumber: Mekari Qontak

Agar bisa mendapatkan keuntungan maksimal, maka government CRM perlu memiliki fitur-fitur berikut:

1. Self service

Fitur CRM pertama memungkinkan instansi pemerintah menyediakan layanan mandiri atau self service. Artinya masyarakat bisa mengakses informasi tentang layanan publik yang mereka butuhkan tanpa perantara admin.

Layanan mandiri ini biasanya dapat berupa FAQ di website atau chatbot. Melalui media tersebut, instansi menyediakan jawaban atas pertanyaan dan permintaan yang sering diajukan masyarakat. Dengan begitu, pelayanan publik jadi lebih responsif dan cepat.

Sebagai penyedia aplikasi CRM terbaik di Indonesia, Mekari Qontak menyediakan Chatbot AI pintar yang mampu personalisasi respon sesuai kebutuhan. Chatbot ini terintegrasi dengan NLP sehingga bisa memahami kebutuhan masyarakat lebih baik.

2. Komunikasi yang Transparan

Kedua adalah fitur yang mendukung instansi Pemerintah membangun komunikasi lebih transparan dengan publik. Masyarakat bisa dengan mudah mengakses ke pelayanan publik secara offline atau online.

CRM memiliki kemampuan untuk integrasi beberapa media komunikasi dalam satu platform. Dengan demikian, instansi Pemerintah bisa dengan mudah menyampaikan informasi melalui email, WhatsApp atau SMS menggunakan template yang dipersonalisasi.

3. Pandangan Holistik

Fitur government CRM berikutnya memungkinkan instansi Pemerintah untuk memberikan pandangan menyeluruh terkait pelayanan publik. Misalnya terkait masalah apa saja yang masyarakat hadapi, proyek yang sedang mereka jalankan hingga kinerja karyawan.

Mekari Qontak menyediakan manajemen pipeline yang memberikan gambaran seluruh aktivitas di instansi Pemerintah dalam satu dasbor. Hal ini memudahkan dalam mengidentifikasi apabila ada proyek macet atau masyarakat yang tidak terlayani dengan baik.

4. Manajemen Kontak

Fitur manajemen kontak mengumpulkan data masyarakat dan menampilkannya dalam satu dasbor. Hal ini tentu memudahkan untuk memahami kebutuhan masyarakat dengan baik.

CRM Mekari Qontak memiliki manajemen kontak yang menyimpan semua interaksi masyarakat dengan instansi secara otomatis. Informasi ini bisa diakses dengan mudah oleh pihak terkait kapan saja melalui desktop atau perangkat seluler.

5. Collaborative

Kemudian fitur government CRM lainnya mendukung agar internal instansi Pemerintah bisa berkolaborasi untuk memberikan pelayanan masyarakat terbaik. Sebab dalam instansi Pemerintah banyak pihak yang terlibat, terutama dalam pengambilan keputusan.

Mekari Qontak memfasilitasi pegawai instansi Pemerintah untuk bekerjasama menyelesaikan pengaduan masyarakat. Dengan pihak terkait bisa meneruskan tugas dan berkolaborasi bersama untuk memberikan solusi terbaik untuk masyarakat.

6. Report Analisis

Fitur berikutnya adalah membuat laporan aktivitas instansi Pemerintah secara otomatis. Dengan begitu, data yang dihasilkan lebih akurat karena tidak ada sentuhan manusia.

Mekari Qontak memiliki fitur custom report yang bisa dikustomisasi sesuai kebutuhan. Laporan yang dibuat dapat menampilkan indeks yang ingin diukur. Misalnya kinerja karyawan, rata-rata waktu pelayanan, pelayanan terselesaikan dan lainnya.

7. Kemudahan Integrasi

Terakhir fitur government CRM terpenting adalah integrasi. Fitur ini menjawab kebutuhan sebagian instansi Pemerintah yang tidak terhubung, sehingga pelayanan masyarakat kurang efektif.

Sementara, saat dapat menghubungkan data dan informasi dari berbagai departemen pemerintah akan meningkatkan koordinasi dan responsivitas.

CRM Mekari Qontak mudah diintegrasikan dengan berbagai platform populer, terutama media komunikasi seperti telepon, email, WhatsApp dan banyak lagi. Integrasi ini memastikan tidak ada pengaduan masyarakat yang terlewat.

8. Manajemen Tiket

Fitur manajemen tiket memungkinkan setiap laporan masyarakat otomatis dikonversi menjadi tiket dengan nomor pelacakan unik. Tiket tersebut kemudian didistribusikan ke dinas atau petugas terkait berdasarkan kategori aduan.

CRM juga menampilkan status real-time dari setiap tiket. Dengan demikian, pimpinan instansi dapat memantau performa tim pelayanan publik secara transparan.

9. Manajemen Proyek

Dengan fitur manajemen proyek, CRM membantu lembaga pemerintah memantau progres setiap kegiatan dari tahap perencanaan hingga evaluasi.

Setiap proyek dapat memiliki timeline, penanggung jawab, target output, dan indikator kinerja yang jelas. Dashboard proyek juga memudahkan pimpinan untuk melihat status terkini, memantau penggunaan anggaran, dan mengidentifikasi hambatan lebih cepat.

10. Manajemen Kesepakatan

Fitur manajemen kesepakatan (deals) dalam CRM memungkinkan pemerintah mencatat seluruh kesepakatan dan hubungan kerja sama dalam satu sistem terorganisir.

Dengan CRM, pejabat terkait bisa melacak status kesepakatan, contohnya apakah masih dalam tahap pembahasan, penandatanganan, atau sudah aktif berjalan.

Baca juga: Software Manajemen Deals Terbaik untuk Meningkatkan Konversi Penjualan

Tips Implementasi Government CRM Pada Instansi Pemerintah

Berikut ini tips penggunaan government CRM dengan efektif.

1. Pilih Aplikasi CRM yang Tepat

Cara pertama adalah memilih aplikasi mana yang instansi Anda butuhkan. Sebab setiap vendor CRM menawarkan fitur-fitur yang berbeda sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Pastikan vendor CRM yang Anda pilih memiliki fitur-fitur yang Anda butuhkan. Kemudian, pastikan juga bahwa mereka merupakan vendor yang terpercaya dengan jam terbang tinggi.

Baca juga: Software Aplikasi CRM Terbaik untuk Bisnis di Indonesia

2. Kemudahan dalam Operasional

Tips implementasi government CRM kedua adalah pastikan menggunakan sistem CRM yang mudah dioperasikan untuk kegiatan sehari-hari. Setiap karyawan mengharapkan solusi teknologi yang nyaman dan mudah digunakan tanpa kemampuan profesional.

Oleh karena itu, aplikasi CRM yang digunakan harus fleksibel, sehingga memudahkan pegawai untuk mengakses data dan sistem dari berbagai lokasi, baik saat mereka bekerja di gedung pemerintah, bekerja dari rumah, atau dalam perjalanan.

3. Pusatkan Seluruh Data

Untuk mendukung pekerjaan karyawan maka semua data harus tersimpan rapi dalam satu sistem CRM. Data dalam sistem tersebut juga harus diperbarui secara berkala untuk mendapatkan data akurat.

Dengan demikian, pegawai dapat memberikan informasi akurat dan terbaru kepada masyarakat. Pastikan juga agar masyarakat bisa dengan mudah menyampaikan pengaduan di berbagai channel tanpa mengulangi permintaan.

4. Kembangkan Sistem Perlindungan Data

Meski software CRM memberikan fleksibilitas, bukan berarti semua orang bisa mengakses data didalamnya. Terlebih isu perlindungan data masyarakat sangat sensitif di instansi Pemerintah.

Oleh karena itu, penting untuk membuat hirarki akses data, meliputi siapa saja yang berhak melihat data, memanfaatkan data, mencadangkan dan mengelola data masyarakat.

Salah satunya dengan menunjuk administrator CRM. Kemudian ikut sertakan mereka pada program keamanan siber.

Baca juga: Penggunaan Chatbot untuk Efisiensi dan Otomatisasi Layanan Kesehatan Klinik dan Rumah Sakit

Contoh Penerapan CRM Dalam Sektor Pemerintahan

Berikut ini beberapa contoh use case penerapan CRM dalam sektor pemerintahan dan cara CRM membantu instansi pemerintah untuk mengatasi kendala yang ada.

1. Merespon Masyarakat dengan Cepat

Sebagai contoh, lembaga pemerintah XYZ menerima laporan masyarakat dari berbagai kanal, dari dari WhatsApp, media sosial, email, hingga call center tanpa sistem terintegrasi.

Akibatnya, laporan sering tumpang tindih, tidak terpantau progresnya, atau bahkan terlewat. Koordinasi antarunit menjadi lambat karena tidak ada visibilitas bersama terhadap status setiap aduan.

CRM menyatukan seluruh kanal pengaduan ke dalam satu dashboard. Setiap laporan masyarakat otomatis diteruskan ke dinas atau petugas yang berwenang, lengkap dengan penetapan prioritas dan notifikasi tindak lanjut.

Selain itu, CRM menyediakan timeline tracking yang menampilkan status setiap laporan, dari diterima hingga selesai sehingga pimpinan dapat memantau performa pelayanan publik secara real time.

Baca juga: Apa itu Customer Service 24/7? Manfaat dan Cara Implementasi

2. Manajemen Perizinan dan Hibah

Permohonan izin atau hibah di lembaga publik XYZ sering kali memerlukan banyak tahap verifikasi, tanda tangan manual, dan dokumen fisik. Kondisi ini memperlambat pelayanan dan membuat masyarakat sulit mengetahui status permohonan mereka.

Untuk itu, CRM memungkinkan seluruh proses perizinan dan hibah dijalankan secara digital. Sari pendaftaran online, unggah dokumen, hingga persetujuan lintas divisi. Semua tercatat dalam satu sistem dengan notifikasi otomatis ke pihak pemohon.

Setiap tahapan bisa dipantau langsung. Dengan demikian, hal ini memperkuat transparansi dan meminimalkan celah administratif.

3. Pelacakan Anggaran

Sebagai contoh, pemerintah XYZ sering kesulitan melacak alokasi dana, realisasi belanja, dan dampaknya terhadap program publik.

Tanpa sistem terintegrasi, data keuangan tersebar di berbagai unit dan sulit dikaitkan dengan hasil kegiatan di lapangan. Hal ini menghambat evaluasi kebijakan dan membuka celah ketidakefisienan.

CRM dapat diintegrasikan dengan sistem keuangan internal pemerintah untuk memantau alokasi, penyerapan, dan hasil penggunaan anggaran secara real time.

Melalui dashboard CRM, pimpinan bisa melihat bagaimana dana digunakan di tiap proyek dan mengaitkannya dengan indikator kinerja pelayanan publik.

Baca juga: Financial CRM Software Terbaik untuk Industri Keuangan

Dapatkan Solusi CRM Instansi Pemerintahan dengan Mekari Qontak!

Dengan demikian, penerapan CRM dalam sektor pemerintahan memberikan berbagai manfaat signifikan, seperti peningkatan efisiensi, transparansi, dan kepuasan masyarakat.

Dengan integrasi data dan komunikasi yang lebih baik, pemerintah mampu memberikan layanan yang cepat, tepat sasaran, dan relevan bagi masyarakat.

Langkah pertama yang perlu dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan memilih penyedia CRM software yang sesuai dengan instansi yang sedang Anda kelola.

Mekari Qontak hadir dengan Aplikasi CRM yang memiliki fitur lengkap untuk mendukung pelayanan publik lebih efisien dan efektif. Dari manajemen kontak, otomasi tugas harian hingga Chatbot AI, Aplikasi CRM membantu memberikan pelayanan pelanggan yang optimal.

Jadi tunggu apalagi? Konsultasikan kebutuhan bisnis Anda dengan tim ahli Mekari Qontak dan dapatkan demo gratis Aplikasi CRM Mekari Qontak sekarang!

Ilustrasi Solusi CRM Mekari Qontak untuk Bisnis
Kategori : BisnisCRM

Pertanyaan yang Sering Diajukan Tentang CRM Instansi Pemerintahan (FAQ)

Apa perbedaan CRM bisnis dan CRM pemerintahan?

Apa perbedaan CRM bisnis dan CRM pemerintahan?

CRM bisnis berfokus pada pengelolaan hubungan antara perusahaan dan pelanggan untuk meningkatkan penjualan serta loyalitas konsumen yang tujuannya adalah meningkatkan sales.

Sementara itu, CRM pemerintahan (Government CRM) dirancang untuk mengelola hubungan antara pemerintah dan masyarakat (citizen relationship management).

Apakah CRM aman digunakan untuk data publik?

Apakah CRM aman digunakan untuk data publik?

Ya, CRM yang dikembangkan untuk instansi pemerintah umumnya dilengkapi dengan standar keamanan tingkat tinggi untuk melindungi data publik.

Namun, aplikasi CRM modern saat ini pun juga sudah banyak memiliki sertifikasi keamanan data untuk menjamin keamanan data. Untuk itu, pastikan Anda memilih Aplikasi CRM yang memiliki ISO-technology.

Apakah CRM bisa diintegrasikan dengan sistem pelayanan online yang sudah ada?

Apakah CRM bisa diintegrasikan dengan sistem pelayanan online yang sudah ada?

Tentu bisa. CRM modern mendukung integrasi lintas platform melalui API (Application Programming Interface) dan webhook, sehingga dapat terhubung dengan berbagai sistem pelayanan online yang sudah berjalan di instansi pemerintah.

Misalnya, CRM dapat diintegrasikan dengan:

  • Portal pelayanan publik daerah
  • Aplikasi pengaduan masyarakat
  • Sistem perizinan online
  • Platform komunikasi seperti WhatsApp dan email resmi pemerintah